Metrotvnews.com, Surabaya: Manajemen maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk siap menindak tegas karyawan berperilaku kontraproduktif karena dinilai merugikan masyarakat penerbangan di Tanah Air. "Apalagi, kini industri transportasi udara di seluruh dunia termasuk di Indonesia telah menjadi kebutuhan dan hajat hidup orang banyak, baik pengguna jasa maupun perusahaan," kata Vice President Corporate Communication PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Pujobroto, dihubungi dari Surabaya, Rabu (7/9).
Menurut dia, upaya yang dilakukan tersebut sejalan dengan langkah perbaikan dan pengembangan oleh manajemen dan seluruh karyawan Garuda pada saat ini. Sementara itu, pihaknya juga tetap terbuka untuk melanjutkan pembahasan dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG). "Semisal menyangkut pengembangan sistem kompensasi dan remunerasi penerbangan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengaku, tidak benar pembahasan antara manajemen Garuda dan APG mengalami deadlock. Kejadian saat itu justru Presiden APG, Capt. Stephanus meninggalkan pertemuan antara manajemen dan pengurus APG yang dilaksanakan di Garuda Operation Center (GOC) Cengkareng (26/8). "Padahal, pertemuan tersebut sebagai kelanjutan pembahasan dengan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, pada tanggal 13 Agustus 2011," katanya.
Pada waktu itu (13/8), tambah dia, telah dilaksanakan pertemuan intensif antara manajemen Garuda dan pengurus APG. Bahkan, disepakati melakukan pertemuan antara pengurus APG dan manajemen. Salah satunya, memenuhi permintaan pengurus APG agar yang mogok pada 28 Juli 2011 tidak dikenakan sanksi.
"Namun demikian, pada pertemuan lanjutan 26 Agustus, Presiden APG, Capt Stephanus menyampaikan jika pembangunan sistem kompensasi dan remunerasi akan memerlukan waktu yang panjang," katanya.
Selain itu, ungkap dia, Stephanus memaksakan diberlakukannya sistem penggajian penerbang dari 17 tingkatan (yang berlaku saat ini) menjadi 10 tingkatan. Di sisi lain, pada 2008 Garuda telah menaikkan penghasilan penerbang "close to market" (mendekati harga pasar).
"Lalu, pada bulan Juni 2011 kami menaikkan penghasilan pilot sehingga perusahaan menambah anggaran sebesar Rp112 miliar per tahun," katanya.
Jika sistem dari 17 menjadi 10 tingkatan tersebut diterapkan, ia memprediksi, tidak memberikan perbaikan sistem pengembangan profesi dan kompensasi secara sistematik. Bahkan, perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya Rp68,9 miliar per tahun. "Kemudian, total tambahan pengeluaran perusahaan untuk kenaikan penghasilan penerbang secara keseluruhan menjadi Rp180,9 miliar per tahun," katanya.(Ant/BEY)
Menurut dia, upaya yang dilakukan tersebut sejalan dengan langkah perbaikan dan pengembangan oleh manajemen dan seluruh karyawan Garuda pada saat ini. Sementara itu, pihaknya juga tetap terbuka untuk melanjutkan pembahasan dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG). "Semisal menyangkut pengembangan sistem kompensasi dan remunerasi penerbangan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif," ujarnya.
Di sisi lain, ia mengaku, tidak benar pembahasan antara manajemen Garuda dan APG mengalami deadlock. Kejadian saat itu justru Presiden APG, Capt. Stephanus meninggalkan pertemuan antara manajemen dan pengurus APG yang dilaksanakan di Garuda Operation Center (GOC) Cengkareng (26/8). "Padahal, pertemuan tersebut sebagai kelanjutan pembahasan dengan Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, pada tanggal 13 Agustus 2011," katanya.
Pada waktu itu (13/8), tambah dia, telah dilaksanakan pertemuan intensif antara manajemen Garuda dan pengurus APG. Bahkan, disepakati melakukan pertemuan antara pengurus APG dan manajemen. Salah satunya, memenuhi permintaan pengurus APG agar yang mogok pada 28 Juli 2011 tidak dikenakan sanksi.
"Namun demikian, pada pertemuan lanjutan 26 Agustus, Presiden APG, Capt Stephanus menyampaikan jika pembangunan sistem kompensasi dan remunerasi akan memerlukan waktu yang panjang," katanya.
Selain itu, ungkap dia, Stephanus memaksakan diberlakukannya sistem penggajian penerbang dari 17 tingkatan (yang berlaku saat ini) menjadi 10 tingkatan. Di sisi lain, pada 2008 Garuda telah menaikkan penghasilan penerbang "close to market" (mendekati harga pasar).
"Lalu, pada bulan Juni 2011 kami menaikkan penghasilan pilot sehingga perusahaan menambah anggaran sebesar Rp112 miliar per tahun," katanya.
Jika sistem dari 17 menjadi 10 tingkatan tersebut diterapkan, ia memprediksi, tidak memberikan perbaikan sistem pengembangan profesi dan kompensasi secara sistematik. Bahkan, perusahaan harus mengeluarkan tambahan biaya Rp68,9 miliar per tahun. "Kemudian, total tambahan pengeluaran perusahaan untuk kenaikan penghasilan penerbang secara keseluruhan menjadi Rp180,9 miliar per tahun," katanya.(Ant/BEY)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar